Persoalan anggaran kembali menjadi perhatian dalam pembahasan kebijakan pendidikan nasional. Komisi X DPR RI mengingatkan pemerintah agar keterbatasan anggaran tidak sampai berdampak pada tertundanya pembayaran hak dan gaji guru.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru dalam rapat kerja bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) pada Senin, 21 September 2026. Rapat tersebut membahas penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemendikdasmen Tahun Anggaran 2027.
{getToc} $title={Daftar Isi}
Anggaran Guru Menjadi Perhatian Komisi X DPR
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut adalah kebutuhan anggaran untuk mendukung pemenuhan guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
Ratih mengapresiasi adanya tambahan alokasi anggaran yang disiapkan untuk mendukung kebijakan tersebut. Namun, ia juga mengingatkan bahwa masih terdapat kebutuhan anggaran yang harus dipenuhi.
Menurutnya, pemerintah perlu menyusun alokasi anggaran secara cermat agar proses pemenuhan kebutuhan guru dapat berjalan tanpa menimbulkan persoalan baru, terutama terkait pembayaran hak para guru.
Komisi X DPR menekankan bahwa keterbatasan anggaran seharusnya tidak menjadi alasan yang menyebabkan hak guru terlambat dibayarkan.
Guru Paruh Waktu Menuju Penuh Waktu
Isu perubahan status guru paruh waktu menjadi penuh waktu menjadi salah satu bagian penting dalam kebijakan kepegawaian pendidikan. Pemerintah perlu memastikan kebutuhan anggaran tersedia sehingga proses tersebut dapat berjalan sesuai perencanaan.
Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga mulai melakukan perhitungan jumlah PPPK paruh waktu di masing-masing daerah sekaligus menghitung kebutuhan anggaran untuk rencana pengangkatan menjadi penuh waktu pada 2027.
Kondisi ini menjadi perhatian bagi guru dan tenaga pendidikan yang terdampak kebijakan tersebut. Kepastian mengenai status kepegawaian tentu berkaitan erat dengan perencanaan kebutuhan tenaga pendidik di daerah.
Jangan Sampai Kebijakan Anggaran Berdampak pada Guru
Bagi guru, kepastian pembayaran hak merupakan bagian penting dalam menunjang keberlangsungan tugas di sekolah. Karena itu, pengelolaan anggaran pendidikan perlu dilakukan secara terukur dan memperhatikan kebutuhan guru.
Komisi X DPR meminta pemerintah memastikan kecukupan anggaran agar berbagai program pendidikan dapat dilaksanakan tanpa mengorbankan hak tenaga pendidik.
Pembahasan anggaran juga tidak hanya berkaitan dengan perubahan status guru, tetapi mencakup bagaimana anggaran pendidikan dikelola dan dibagi untuk mendukung kebutuhan sektor pendidikan secara keseluruhan.
Apa yang Perlu Diperhatikan Guru?
Guru, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan PPPK paruh waktu, perlu mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan instansi terkait. Perubahan kebijakan mengenai status kepegawaian, penganggaran, maupun mekanisme pembayaran dapat memiliki ketentuan dan jadwal yang berbeda.
Karena itu, guru disarankan tidak hanya mengandalkan informasi yang beredar di media sosial. Informasi mengenai status, pengangkatan, maupun hak kepegawaian sebaiknya dikonfirmasi melalui kanal resmi pemerintah, BKN, Kemendikdasmen, pemerintah daerah, atau instansi terkait.
Kesimpulan
Peringatan Komisi X DPR mengenai keterbatasan anggaran menunjukkan bahwa kecukupan anggaran guru menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan kebijakan pendidikan 2027. Pemerintah didorong memastikan kebutuhan anggaran untuk pemenuhan guru paruh waktu menjadi penuh waktu dapat dipenuhi tanpa menyebabkan tertundanya pembayaran hak guru.
Bagi para guru, perkembangan kebijakan ini penting untuk terus dipantau. Namun, setiap informasi mengenai pengangkatan, status kepegawaian, dan pembayaran hak tetap perlu menunggu ketentuan resmi dari pemerintah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.